BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) diwarnai isu dinasti politik. Hal tersebut berkaitan dengan majunya Rudi Mas'ud di kontestasi lima tahunan ini.
Rudi dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan tertentu di Kaltim. Misalnya saja, kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini. Dia menyebut masyarakat mesti menolak politik dinasti.
"Jika mau demokrasi yang sehat serta perbaikan ke masa depan. Masyarakat mesti menolak politik dinasti," kata dia secara tegas.
Neni menyebut politik dinasti akan berujung pada hal negatif yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.
"Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta," jelasnya.
Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
