Bijak Gunakan BBM, Warga Mampu di Kaltim Diimbau Gunakan Elpiji Nonsubsidi

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Operasi Pasar dan Sidak gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pertamina di wilayah Kalimantan Timur menindaklanjuti isu kelangkaan yang beberapa waktu kemarin santer berhembus di masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa pangkalan elpiji 3 kg dan usaha-usaha menengah dan besar yang kerap didatangi petugas Disdag dan Pertamina. 

Seperti salah satu pangkalan elpiji 3 kg yang berada di Jalan Mulawarman, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, beberapa waktu lalu disidak oleh tim dari Pertamina Patra Niaga regional Kalimantan. Dari sidak tersebut dinyatakan bahwa stok tabung melon 3 kg di pangkalan tersebut ada dan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

Baca Juga

Kebakaran Speedboat Cagub Malut, Meledak saat Isi BBM Disertai Kobaran Api

Namun, sebenarnya apa yang menyebabkan tidak tersedianya stok elpiji di beberapa pangkalan beberapa waktu lalu. Menurut Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, di salah satu laman Instagramnya, mengatakan bahwa tabung elpiji subsidi masih digunakan oleh warga mampu dan usaha seperti restoran-restoran besar. 

“Kewajiban mereka seharusnya menggunakan gas yang harga industri atau non subsidi bukan LPG 3 kg. Itu mengapa kita harus mengetahui hak dan kewajiban. LPG 3 kg subsidi ini ada kuota yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Rahmad.

Senada dengan Rahmad, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, juga melarang penggunaan LPG 3 kg bersubsidi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta warga kelas menengah atas. 

Baca Juga

Tragis! Tabrakan Truk BBM dan Truk Angkut Sapi, 48 Orang Tewas

“Kami di pemerintahan Kutai Kartanegara terus berupaya mengendalikan bagaimana kuota LPG 3 kg ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga meminta Pertamina untuk menindak tegas agen atau pangkalan yang menyalurkan LPG 3 kg kepada pengecer karena LPG 3 kg bersubsidi tidak boleh berada di pengecer,“ tegas Edi.

Terpisah, Kepala Disdag Kota Balikpapan, H. Haemusri Umar, mengatakan bahwa salah satu upaya pengendalian penyaluran LPG 3 kg adalah dengan melakukan validasi data. Pendataan itu sudah bisa diterapkan pada penyaluran solar bersubsidi, maka dipastikan data untuk penerima manfaat elpiji 3 Kg juga bisa dibuatkan datanya oleh pemerintah. 

"Misalnya jatah warga di Balikpapan 4 kali dalam satu bulan, maka itu saja jatahnya. Tukar ganti ke agen yang ada. Jadi tidak bisa double. Maka tabung elpiji 3 Kg yang beradar di mana-mana bisa ditarik dengan menggunakan aplikasi itu. Pertamina lagi membangun sistem itu, saya gaungkan juga," katanya. 

Baca Juga

Soal Hadirnya SPBU di Tumaritis, Wali Kota Balikpapan: Ini Solusi Atasi Kemacetan

Meski saat ini banyak pelaku usaha mikro yang tumbuh, namun mereka harus mendaftar dan divalidasi Pertamina maupun Pemkot Balikpapan. 

"Sekarang teman-teman sedang turun ke lapangan. Seberapa persen tingkat kerjasama kelurahan dan kecamatan  dengan pelaku usaha mikro," tukasnya. 

Haemusri mengaku akan meningkatkan Koordinasi dan sinergi antara Pertamina Parta Niaga dengan Dinas Perdagangan, kelurahan dan kecamatan  terkait dengan pendataan. Karena yang tahu warga miskin adalah kelurahan. Ia mengimbau pengguna elpiji 3 Kg untuk melakukan pendaftaran ke kelurahan sebagai pengguna gas bersubsidi. 

Baca Juga

Dukung Penggunaan Energi Hijau, PLN UIP KLT Lakukan Konversi Kendaraan Listrik

"Sementara para pelaku usaha kita harapkan menggunakan gas 12 kilogram karena memang komersil. Silakan menggunakan itu dan jangan menggunakan elpiji 3 Kg. Masyarakat mampu harus peduli dan berbagi terkait penggunaan gas," katanya.

Lanjutnya pengguna gas subsidi selain supir angkot, nelayan juga sasaran adalah rumah tangga tidak mampu. Data mereka ini yang menjadi acuan distribusi elpiji 3 Kg.  Namun kenyataan di lapangan saat ini warga dengan pendapatan menengah dan kecil sudah menggunakan elpiji 3 Kg, padahal tidak sesuai peruntukkannya. 

"Karena itu kami minta masyarakat yang mampu untuk tidak mengambil hak masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga pelaku usaha menengah untuk gunakan gas non subsidi, " imbuhnya. 

Baca Juga

Dirut Pertamina Patra Niaga Tinjau Kesiapan Satgas RAFI di Kaltim Jelang Lebaran

Kelangkaan yang terjadi pada April dan Mei 2023 lalu juga disebabkan disebabkan pola distribusi antar daerah.  Haemusri mencontohkan, warga Samboja, Kutai Kertanegara, juga mengambil elpiji 3 Kg dari Balikpapan. Maka berkurang lah jatah Balikpapan. Alasan kedua, kata dia, bisa jadi karena proses dan rantai distribusi dari Pertamina Patra Niaga ke 11 agen di Balikpapan yang langsung didistribusi ke pangkalan.

"Dari situ dilanjutkan ke toko-toko. Nah ketika sampai di pangkalan, di situ dia bermain. Bisa jadi pangkalan ini dia berkomunikasi dengan beberapa pihak. Contohnya ke restoran atau pengusaha, bisa jadi," tukasnya. 

Editor : Mukmin Azis