Anak-Anak Resmi Dilarang Punya Akun Medos TikTok dan Roblox Cs, Berlaku Akhir Bulan Ini

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Larangan anak-anak memiliki akun media sosial (medsos) akhirnya resmi diterapkan pemerintah. Anak berusia 16 tahun ke bawah tidak boleh menggunakan medsos mulai 28 Maret 2026. 

Platform digital yang terdampak larangan ini antara lain TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.  

Baca Juga

Viral! Aksi Pria Tendang Kucing hingga Mati di Blora, Polda Jateng Turun Tangan

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Kebijakan ini diambil karena berbagai ancaman di ruang digital terhadap anak semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga risiko kecanduan atau adiksi digital.

"Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

Baca Juga

Terekam CCTV, Detik-Detik Ojol Bekasi Duel dengan Begal

Dia menegaskan, perlindungan anak menjadi fondasi utama ekonomi digital Indonesia. Larangan bermain medsos ini merupakan pilihan strategis negara di tengah kekhawatiran sebagian pelaku industri bahwa penguatan regulasi dapat memengaruhi laju ekonomi digital.

"Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau ada yang terdampak karena kita memperkuat perlindungan anak, itu adalah pilihan kebijakan yang layak kita ambil sebagai sebuah negara," ujarnya.

Meutya mengatakan, larangan serupa sudah diterapkan di Australia serta berbagai inisiatif regulasi di kawasan Uni Eropa. Sejauh ini, belum terdapat bukti signifikan jika kebijakan tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang berarti.

Baca Juga

Penyebab Langit Merah Darah di Pantai Panimbang Pertanda Buruk? Begini Penjelasannya

Namun, dia mengatakan jika pemerintah masih membuka ruang dialog. Pemerintah siap melakukan klasifikasi platform, tata laksana, hingga mekanisme pengawasan disusun dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak, namun tetap berpijak pada prinsip utama, yakni keselamatan anak adalah prioritas.

"Tapi tentu kita akan catat dan respon masukan-masukan tersebut dan kita akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya," tambahnya.

Editor : Abriandi