JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Aktivis 98 Ignatius Jonan mengatakan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kemunduran demokrasi Indonesia. Padahal, kata dia, Prabowo memiliki rekam jejak yang kelam sebagai terduga pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) saat penculikan mahasiswa pada 1998.
"Perlu diingat bahwa Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDI Perjuangan. Jokowi juga tak bakal menang jika terjadi kecurangan. Jadi ini kemunduran demokrasi yang diciptakan oleh Jokowi memilih jalur nepotisme, lalu memilih pasangan memiliki jejak berdarah. Ini benar-benar membuat pemerintah menjalani kemunduran demokrasi," kata Jonan dalam podcast Gerakan Aktivis 98, Rabu (14/2/2024) malam.
Sementara itu, aktivis 98 lainnya, Azwar Furgudyama, mengatakan hasil quick count yang Prabowo-Gibran unggul di atas 50 persen suara bukan akhir dari perjalanan bangsa. Hanya saja, menurutnya, masyarakat perlu dicerahkan dengan sejarah penggulingan Orde Baru pada 1998.
"Menurut saya hari ini bukan akhir dari perjalanan bangsa kita, artinya hari ini kita mengambil satu pelajaran bahwa masyarakat masih butuh banyak sekali dalam petik harus dicerahkan. Bukan berarti kita sombong terhadap masyarakat kita," ujar Azwar.
Dia mengaku memiliki tanggung jawab moral terhadap korban penculikan 1998. Dia mengatakan para korban saat itu harus mengalami sejumlah peristiwa tragis oleh rezim Orde Baru.
"Tetapi kita tanggung jawab terhadap masyarakat, kita punya tanggung jawab moral terhadap kawan-kawan kita yang sudah berjuang dulu mendemonstrasikan Indonesia terhadap penculikan masa lalu," ungkap Azwar.
"Punya tanggung jawab kita terhadap kawan-kawan yang dipukuli, dipenjara, hilang, bahkan hilang nyawanya untuk memperjuangkan rezim dari orde baru Soeharto," tuturnya.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
