Gibran Mundur dari Wapres, Ini Kriteria Sosok Penggantinya

Binti Mufarida
Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden (wapres). (foto: inews)

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden (wapres). Sosok pengganti yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 pun mulai digodok.

Polemik keabsahan surat keterangan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka akhirnya mencapai klimaknya. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu akhirnya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan wapres terhitung mulai Kamis 12 November 2026.

Pascamundurnya Gibran, muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikan posisinya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan jika calon wapres pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3.

“Undang-Undang MD3 mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketentuan tersebut harus menjadi perhatian dalam pengusulan dua nama calon wapres yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.

“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujar Yusril.

Adapun 9 partai politik utama pengusung Prabowo-Gibran terbagi atas partai parlemen (DPR) di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Kemudian, dari partai non parlemen yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, dan PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur).

Editor : Abriandi

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network