Yusril juga menegaskan jika kewenangan menentukan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Meski demikian, Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun menentukan langkah lain sesuai kewenangannya.
Selain itu, tidak ada larangan apabila Prabowo mengusulkan calon wakil presiden dari Partai Gerindra. Penyebabnya, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Sekadar diketahui, aturan tentang pemilihan Wapres tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian isi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Yusril pun mengatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden saat ini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Yusril berharap seluruh tahapan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
