JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden (wapres). Sosok pengganti yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 pun mulai digodok.
Polemik keabsahan surat keterangan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka akhirnya mencapai klimaknya. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu akhirnya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan wapres terhitung mulai Kamis 12 November 2026.
Pascamundurnya Gibran, muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikan posisinya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan jika calon wapres pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3.
“Undang-Undang MD3 mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketentuan tersebut harus menjadi perhatian dalam pengusulan dua nama calon wapres yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujar Yusril.
Adapun 9 partai politik utama pengusung Prabowo-Gibran terbagi atas partai parlemen (DPR) di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Kemudian, dari partai non parlemen yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, dan PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur).
Yusril juga menegaskan jika kewenangan menentukan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Meski demikian, Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun menentukan langkah lain sesuai kewenangannya.
Selain itu, tidak ada larangan apabila Prabowo mengusulkan calon wakil presiden dari Partai Gerindra. Penyebabnya, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Sekadar diketahui, aturan tentang pemilihan Wapres tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian isi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Yusril pun mengatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden saat ini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Yusril berharap seluruh tahapan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
