JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – Pemerintah akan menggelontorkan bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp31 triliun pada kuartal IV-2026. Jutaan pekerja akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stimulis ini untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran BSU dan bantuan pangan beras.
Dia memaparkan, pekerja yang memenuhi kriteria akan memperoleh BSU sebesar Rp300.000 per bulan dengan total bantuan Rp900.000 selama tiga bulan. Jumlah penerima BSU diperkirakan mencapai 13,3 juta pekerja.
Sementara untuk bantuan beras, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp17,55 triliun untuk 33.244.408 keluarga. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme distribusi yang terintegrasi dengan sistem rekening perbankan. Dengan skema tersebut, dana stimulus diharapkan dapat diterima masyarakat secara lebih efisien.
"Stimulus tahun ini sebesar Rp31 triliun. Ini mulai kita gunakan di kuartal keempat menggunakan rekening yang sama," jelas Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Selain bantuan langsung, pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada pekerja melalui insentif perpajakan. Salah satunya berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempertahankan daya beli dan kesejahteraan keluarga pekerja.
Di sisi lain, pemerintah mendorong perluasan akses layanan keuangan melalui program kepemilikan rekening bank bagi masyarakat. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempermudah penerimaan bantuan sosial, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan layanan keuangan formal dalam kegiatan ekonomi produktif.
Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening. Sasaran program ini adalah sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, dengan setoran awal rekening sebesar Rp50.000.
"Kami siapkan program satu orang satu rekening dengan setoran awal Rp50.000 dan anggaran Rp1,28 triliun untuk sekitar 25 juta warga desil 1-4 di usia di atas 17 tahun. Ini kami dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," kata Airlangga.
Proses verifikasi calon penerima rekening akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama perbankan syariah. Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) serta dukungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Melalui perluasan kepemilikan rekening tersebut, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional meningkat dari sekitar 93 persen menjadi 99 persen. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terhubung dengan sistem perbankan.
Pemerintah juga memperkuat inklusi keuangan sejak usia sekolah melalui program kepemilikan rekening bagi pelajar. Program ini diharapkan dapat membangun kebiasaan menabung sekaligus mengenalkan pengelolaan keuangan formal sejak dini.
"Peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini. Rekening pelajar itu sudah diikuti oleh 59,18 juta pelajar dengan dananya tabungan mencapai Rp27 triliun," kata Airlangga.
Airlangga menilai perluasan akses terhadap layanan perbankan turut mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Ia juga menyoroti capaian berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu mendorong indikator keuangan nasional melampaui rata-rata internasional.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
