JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggugurkan gugatan terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gugatan yang diajukan Mercy Sihombing dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut tidak dilanjutkan karena objek sengketa telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Putusan tersebut dibacakan ketua majelis hakim dalam persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Selain menggugurkan gugatan, majelis hakim juga menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim di ruang sidang.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan pencabutan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran oleh Kemendikdasmen membuat objek sengketa tidak lagi ada. Karena itu, pemeriksaan perkara dinilai tidak perlu dilanjutkan.
Majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, majelis hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucapnya.
Hakim juga menilai apabila pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak dapat dieksekusi. Sebab, gugatan tersebut pada dasarnya meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah dokumen yang kini telah dicabut.
"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.
Sementara itu, pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Bukti pencabutan dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang.
Pihak Kemendikdasmen kemudian meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara karena objek sengketa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.
Kuasa hukum Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Jakarta terkait pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
"Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," sambungnya.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
