Fantastis! Tunggakan Pajak 200 Konglomerat Indonesia Capai Rp60 Triliun

BOGOR, iNewsBalikpapan.id - Sedikitnya 200 konglomerat atau orang kaya di Indonesia menunggak pajak. Tidak tanggung-tanggung, jumlah tunggakan pajak konglomerat tersebut mencapai Rp60 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengungkapkan, penunggak pajak tersebut merupakan wajib pajak kategori prominen atau orang-orang kaya yang mendapat pemantauan khusus.

Baca Juga

Pedagang Online di Marketplace Resmi Kena Pajak, Dipotong Langsung dari Harga Jual Barang

"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak pajak nih, yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan," ungkapnya di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10/2025).

Dia menjelaskan, penagihan piutang pajak dilakukan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, mencakup penunggak dengan nominal kecil hingga besar.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), suatu tunggakan dianggap sebagai piutang pajak apabila sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh DJP dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan.

Baca Juga

BPPDRD Balikpapan Gelar Sosialisasi Pajak dan Retribusi, Ajak Warga Bayar Tepat Waktu

Penagihan dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui seksi penagihan dan tidak menutup kemungkinan dilakukan DJP pusat.

"Itu sebagian dikerjakan di KPP, sebagian menjadi atensinya di kantor pusat karena ini tugas akhirnya itu yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak," ujarnya.

Dia pun menegaskan jika pemerintah tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lepas dari kewajibannya.

Baca Juga

Menpan RB Tegaskan ASN Tidak Boleh Pamer Kemewahan, Lanjutkan Instruksi Presiden Jokowi

"Sebagian ada yang lama, ini bukan berarti didiamkan juga, tetapi ada proses ya mungkin wajib pajaknya sudah ada yang pailit gitu ya. Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun, bahkan kita selesaikan mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat," tambahnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menginstruksikan agar 200 penunggak pajak tersebut terus dikejar hingga akhir 2026. 

Dari total piutang pajak Rp60 triliun itu, pemerintah telah berhasil mengumpulkan hampir Rp7 triliundengan sebagian pembayaran dilakukan secara bertahap.

Baca Juga

Sepanjang Tahun 2022, Pertamina Setor Pajak Senilai Rp2,7 Triliun untuk Kaltim

"Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp7 triliun, tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Saya akan monitor lagi seperti apa biar pembayaran cepat," ungkap Purbaya, Rabu (8/10/2025).

Editor : Abriandi