PTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Sengketa Suket Ijazah SMA Gibran

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggugurkan gugatan terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gugatan yang diajukan Mercy Sihombing dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut tidak dilanjutkan karena objek sengketa telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Putusan tersebut dibacakan ketua majelis hakim dalam persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Selain menggugurkan gugatan, majelis hakim juga menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim di ruang sidang.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan pencabutan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran oleh Kemendikdasmen membuat objek sengketa tidak lagi ada. Karena itu, pemeriksaan perkara dinilai tidak perlu dilanjutkan.

Majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, majelis hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucapnya.

Hakim juga menilai apabila pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak dapat dieksekusi. Sebab, gugatan tersebut pada dasarnya meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah dokumen yang kini telah dicabut.

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.

Editor: Mukmin Azis