Pemerintah Utang Kompensasi PLN dan Pertamina Sebesar Rp109 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN, Erick Thohir, memastikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan melunasi utang pemerintah ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero).

Adapun utang pemerintah tersebut, berkaitan dengan kompensasi untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik periode 2020-2021 senilai Rp109 triliun.  Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan melunasi kompensasi BBM dan Listrik ke Pertamina dan PLN. Meskipun nilai kompensasi yang belum dibayar terbilang bombastis, namun kedua perusahaan pelat merah di sektor energi dan kelistrikan ini tak mengalami kerugian. 

Baca Juga

Dirut PLN Raih Best CEO of Communications dari Menteri BUMN di Ajang BCOMSS 2024

"Ibu Menkeu akan menjaga kekuatan PLN dan Pertamina, pasti menjaga sisi keuangannya semaksimal mungkin. Karena kita menerima uang subsidi, dimana bisa bangkrut?" ungkap Erick saat ditemui di kawasan Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Menurut Sri Mulyani, kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada kedua perusahaan pelat merah itu hingga akhir 2021 lalu. Hanya saja, hingga kini pemerintah belum melunasi kewajibannya.

"Total dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban (utang) Rp109 triliun, ini sampai akhir 2021," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga

Forum AIPF Dibuka Presiden, PLN Paparkan PLTS Terapung Cirata

Dia menjelaskan, di tengah kenaikan harga energi global yang menyebabkan kenaikan biaya produksi BBM dan listrik, pemerintah justru menahan kenaikan harga BBM dan listrik dalam negeri.  Langkah ini, lanjutnya, mengharuskan pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan kompensasi kepada kedua perseroan negara tersebut.

Menkeu menyebut, sepanjang 2020 pemerintah menahan adanya kenaikan BBM yang membuat pemerintah harus membayar kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp15,9 triliun. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kompensasi BBM naik menjadi Rp68,5 triliun di 2021 lantaran adanya kenaikan harga energi dan komoditas.

Sementara kompensasi untuk PLN naik menjadi Rp26,4 triliun. Artinya, pada tahun lalu pemerintah memiliki beban kompensasi yang belum dibayarkan berdasarkan audit BPKP sebesar Rp93,1 triliun, yang terdiri atas kewajiban kepada Pertamina senilai Rp68,5 triliun dan PLN Rp24,6 triliun.

Baca Juga

Kembangkan Kendaraan Listrik, Menteri BUMN Ajak PLN Berkolaborasi Perusahaan Energi China

"Jadi masih ada Rp 93,1 triliun, secara total dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban Rp 109 triliun, ini hanya sampai akhir 2021. APBN mengambil seluruh shock yang berasal dari harga minyak dan listrik," kata Sri Mulyani.

Editor : Mukmin Azis