JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) menyatakan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berjumlah 403,0 miliar dolar AS atau setara Rp5.927 triliun pada kuarta ke II 2022. Dibanding kuartal sebelumnya, jumlah tersebut tercatat menurun.
Periode kuartal I tahun 2022 jumlah ULN Indonesia mencapai 412,6 miliar dolar AS.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN triwulan II 2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9 persen (yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Senin (15/8/2022).
Tren penurunan ULN Pemerintah pada kuartal II 2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, atau turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar 8,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 3,4 persen (yoy).
Penurunan tersebut antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.
"Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di triwulan laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik," ujar Erwin.
Penarikan ULN pada kuartal II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal II 2022 antara lain meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN Pemerintah.
Sementara, ULN swasta pada kuartal II ini terbilang menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN swasta pada kuartal II 2022 tercatat sebesar 207,1 miliar dolar AS, sedikit turun dari 207,4 miliar dolar AS pada kuartal I 2022.
Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).
Perkembangan tersebut disebabkan kontraksi 0,2 persen (yoy) oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dengan kontraksi mencapai 5,0 persen (yoy).
Sedangkan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, penyokong ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta.
ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5 persen terhadap total ULN swasta.
Meski demikian, struktur ULN Indonesia diakui tetap sehat. ULN Indonesia pada kuartal II 2022 dianggap masih terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kisaran 31,8 persen. Sejatinya angka ini menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 33,8 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia diakui tetap sehat sebab masih didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7 persen dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tuturnya.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
