JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Angka utang luar negeri (ULN) Indonesia terus melonjak. Hingga kuartal pertama atau Mei 2026, pemerintah sudah mencatatkan utang sebesar 444,4 miliar dolar AS atau setara Rp7.999 triliun.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), utang luar negeri pemerintah mencatatkan kenaikan sebesar 3,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode bulan sebelumnya.
Kenaikan jumlah utang itu didorong peningkatan utang pemerintah dan bank sentral.
Meski nilai utang luar negeri nyaris mencapai Rp8.000 triliun, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak khawatir. Dia mengklaim jumlah tersebut masih dalam kondisi yang aman serta terkendali.
"Kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen kita masih 40 persen jadi masih jauh dari ininya. Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu," ucap Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026) malam.
Dia menegaskan, nominal ULN sama sekali tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya tolok ukur tunggal untuk menilai tingkat keamanan fiskal Indonesia.
Menurut Purbaya, indikator kesehatan keuangan negara wajib dihitung berdasarkan perbandingan ukuran kapasitas ekonomi makro, yang salah satunya tercermin lewat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Formulasi perhitungan rasio utang merujuk pada standar baku internasional yang tertuang dalam Maastricht Treaty. Dia berkilah, saat ini banyak negara maju di dunia yang posisinya telah melampaui ambang batas acuan tersebut.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
