Langkanya BBM di kabupaten kaya migas dinilai menimbulkan gejolak ekonomi. Direktur Pokja 30, Buyung Marajo menyebut kelangkaan dan harga BBM yang tinggi adalah bukti gagalnya pemerintah baik pusat dan daerah serta pertamina yang mengatur distribusi dan pengawasan dilapangan sampai penerima BBM bersubsidi tersebut.
“Membiarkan masyarakat yang harusnya penerima BBM bersubsidi tersebut dengan dengan melampaui harga kewajaran yang harusnya diterima. Presiden harus tau tentang ini,” kata Buyung.
Menurutnya, Pemerintah daerah dan pusat harus segera menindak tegas siapa pun yang membuat BBM bersubsidi ini. Tidak hanya itu, kata dia, Pertamina juga harus ikut bertanggung jawab.
“Pertamina jangan terus menerus berdalih jika ini bukan urusan mereka dilapangan. Harusnya mereka tetap dan bisa menjaga ketersediaan BBM tersebut jangan sampai terjadi kelangkaan,” imbuhnya.
Buyung menduga, kelangkaan itu dipicu oleh kecurangan para tengkulak besar yang menguasai jalur distribusi BBM. “Kita bisa curiga, jangan-jangan ditimbun dan terjadi kelangkaan. Saat terjadi kelangkaan permintaan semakin banyak dan harga jadinya dinaikan. Segera ditindak supaya masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
