Badan Siber Polri diharapkan dapat mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan SDM yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis. Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital. Pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap kejahatan digital seperti judi online dan penyebaran misinformasi yang marak mengancam masyarakat.
Tidak hanya kelembagaan, kebijakan pemolisian perlu diperbaiki dalam proses reformasi Polri. Kebijakan Community Policing perlu didorong di mana Polri berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah dan menyelesaikan berbagai ancaman kejahatan.
Polisi dapat memecahkan masalah sampai akarnya dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan agar kasus kriminal dapat terus turun.
“Sudah saatnya polisi menuju tahap ini, terutama untuk memastikan Polisi yang tanggap, mengayomi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih, kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan digitalisasi kepolisian. Digitalisasi Kepolisian yang diterapkan bukan state surveillance seperti Tiongkok,” ungkap Muradi.
Ganjar-Mahfud menawarkan digitalisasi kepolisian untuk membuat sistem pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efektif dijalankan oleh Polisi.
Dengan upaya digitalisasi, Polisi menjadi lebih tanggap kepada kebutuhan masyarakat, sedangkan masyarakat bisa mendapatkan rasa keamanan dan akses pelayanan publik oleh Polisi dengan transparan, cepat, dan tanpa pungutan liar (pungli).
Kebijakan lain yang akan didorong oleh Ganjar-Mahfud adalah keadilan restoratif. Usulan tersebut berangkat dari upaya penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku sehingga menjadi alternatif pemidanaan dengan pemberlakuan hukum sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen visi misinya.
Namun, Ganjar-Mahfud menekankan keadilan restoratif tidak akan berlaku untuk kejahatan berat, apalagi pada kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan.
Sementara itu, Ganjar-Mahfud akan menguraikan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum laut.
“Maka kalaulah kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang mengurus laut perlu disatukan dalam sebuah wadah coast guard” usul Ganjar pada segmen kedua debat.
Penyatuan seluruh instansi berwenang dalam satu instansi coast guard Indonesia melalui penguatan Bakamla diharapkan dapat memperbaiki performa pengamanan laut Indonesia yang sangat luas. Apabila terdapat kebutuhan bantuan khusus dalam melakukan pengamanan maka Presiden sebagai panglima tertinggi akan menugaskan perbantuan instansi lainnya secara sinkron dan harmonis dalam menjaga teritori laut nasional dari berbagai ancaman.
Tidak hanya penguatan strategi pengamanan, Ganjar-Mahfud juga menguatkan kesejahteraan para bhayangkara yang bertugas dan keluarganya.
“Kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting mendapatkan perhatian, dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bhayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan,” ucap Ganjar saat menutup debat.
Ganjar-Mahfud akan memberikan beasiswa kuliah, utamanya untuk anak anggota Polisi berpangkat rendah. Program ini dibentuk sebagai afirmasi atau bantuan terhadap anak-anak prajurit dan bhayangkara untuk berkuliah pada universitas negeri atau swasta di Indonesia tanpa menambah beban terhadap para bhayangkara.
Selain itu, pemastian kepemilikan hunian para bhayangkara akan dilakukan dengan program 10 juta hunian. Diharapkan dengan penyediaan rumah pribadi dapat mengapresiasi dan menyejahterakan personil dibandingkan dengan pemberian rumah dinas yang rentan terhadap konflik.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
