Selain itu, infrastruktur jalan di Kaltim masih sangat memprihatinkan dan dianggap lebih urgent dibanding pengadaan mobil dinas mewah. Polemik kemudian berlanjut setelah Pemprov ketahuan menganggarkan renovasi rumah jabatan gubernur Kaltim.
Tidak main-main, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp25 miliar. Puncaknya, berbagai elemen masyarakat akhirnya menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (21/4/2026).
Namun, aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur berakhir ricuh setelah polisi membubarkan massa. Sejumlah peserta aksi melempari petugas dengan batu dan botol.
Demonstrasi tersebeut diikuti mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, komunitas atlet disabilitas, hingga organisasi masyarakat. Pengunjukrasa mengangkat isu dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan daerah.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
