Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Putera Negara Batubara
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Riyan Rizki Roshali)

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan kegiatan akses ilegal terhadap sistem milik Polri. Kegiatan tersebut diduga digunakan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur dan tidak profesional.

Sidang KKEP digelar secara tertutup. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.

Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Editor : Mukmin Azis

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network