JAKARTA, iNews.id - Tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimulai pada tahun ini hingga 2024 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kebutuhan dana untuk tahapan tersebut mencapai Rp43,73 Triliun.
Basuki menjelaskan, nilai tersebut diluar dari pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 yaitu sebesar Rp98,2 triliun yang hanya dibagi ke dalam empat direktorat jenderal di bawahnya, yaitu Ditjen Cipta karya, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Perumahan.
"Kebutuhan semua untuk membangun IKN antara 2022 hingga 2024 sebesar Rp43,73 triliun, sedangkan untuk tahun 2022 dibutuhkan Rp5,07 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jumat (10/6/2022).
Adapun anggaran tersebut hanya khusus untuk membangun sarana dan prasarana publik, seperti jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, serta kantor wakil presiden.
"Selain itu juga kantor-kantor Kemenko, dan Kemensetneg, kemudian air baku, dan drainase-drainase yang memang khusus untuk prasarana dasar," kata dia.
Basuki mengatakan, saat ini sudah ada beberapa proyek di IKN yang sudah dilakukan pelelangan oleh Diten Cipta Karya dan ada juga yang baru akan dilakukan lelang pada bulan Juni ini. Melalui pelelangan tersebut kebutuhan anggaran untuk membangun IKN pada tahun 2022 bisa berkurang dari yang sebelumnya menyentuh hingga Rp5 triliun.
"Sekarang sudah ada beberpa yang sudah lelang di Cipta Karya, namun ada beberapa yang baru akan lelang Juni ini, jadi kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun tapi sekitar Rp4,3 triliun," ucapnya.
Dia menambahkan, pada tahun ini setidaknya terdapat 3.572 paket yang harus dilelang. Angka tersebut menurutnya hampir 90 persen terealisasi, sehingga masih ada 265 paket yang belum di lelang.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
