SAMARINDA, iNewsBalikpapan.id - Polemik mengenai pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermula dari beredarnya isu di masyarakat yang menyebutkan adanya alokasi anggaran fantastis senilai Rp 8,5 miliar.
Kabar ini segera memicu perhatian luas mengingat angka tersebut dianggap cukup besar untuk kendaraan operasional jabatan.
Merespons riuh rendah di ruang publik, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni memberikan penjelasan awal bahwa rencana pengadaan ini sejatinya telah melalui kajian matang. Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan efektivitas tugas gubernur di lapangan, terutama melihat kondisi geografis Kalimantan Timur yang didominasi jalur berlumpur dan akses daerah terpencil yang menantang.
Atas dasar kebutuhan medan yang ekstrem itulah, pemerintah merencanakan pengadaan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang memiliki ketangguhan spesifikasi teknis untuk melibas medan berat.
Di tengah perbincangan yang semakin hangat, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya memberikan klarifikasi langsung untuk meluruskan anggaran mobil dinas. Ia mengungkapkan fakta bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan fasilitas mobil dinas dari pemerintah dan masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk menjalankan seluruh agenda kegubernurannya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
