Secara administratif, transparansi mengenai pengadaan ini mulai terlihat jelas melalui data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Inaproc.
Dalam dokumen APBD 2026 tersebut, tercantum bahwa rencana pembelian sebenarnya merujuk pada satu unit jip 4x4 otomatis berkapasitas 3.346 cc dengan bahan bakar solar.
Berbeda dengan isu Rp 8,5 miliar yang sempat meresahkan, pagu anggaran resmi yang tertera di sistem adalah sebesar Rp2,9 miliar dengan jadwal pelaksanaan e-purchasing pada Mei 2026. Penjelasan ini pun sekaligus menjadi penegas bahwa pemerintah tetap mengikuti standar harga dan kualitas sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri agar fokus pembangunan daerah sebagai penyangga IKN tidak terganggu oleh simpang siur informasi.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
