Pedagang Online di Marketplace Resmi Kena Pajak, Dipotong Langsung dari Harga Jual Barang

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – Pedagang online di marketplace resmi dikenakan pajak terhitung mulai Senin (14/7/2025). Hal ini tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Penarikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang, langsung ditarik oleh marketplace. Aturan ini berbeda dibanding sebelumnya di mana pajak pedagang online dibayarkan secara mandiri. Namun, kini 

Marketplace akan langsung memungut pajak PPh sebesar 0,5 persen dari omzet bruto (tidak termasuk PPN dan PPnBM). 

"Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan, menyederhanakan administrasi pajak, serta memperkuat pengawasan perpajakan di sektor ekonomi digital,” bunyi keterangan DJP dalam dokumen resmi PMK dikutip Selasa (15/7/2025).

Pemungutan pajak dilakukan pada setiap transaksi pembayaran dari pembeli ke penjual melalui sistem platform digital, dan dokumen tagihan akan menjadi bukti pungut yang sah.

Namun, pungutan pajak ini tidak berlaku untuk pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun dengan catatan menyampaikan surat pernyataan resmi.

Pengecualian juga diberikan kepada peedagang pulsa, pengalihan tanah/bangunan, dan pedagang yang memiliki surat bebas pungut pajak.

Pedagang juga diwajibkan menyampaikan NPWP atau NIK dan alamat, sebagai bagian dari proses validasi identitas.

Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi kepada marketplace yang tak menarik pajak dan pelaporan serta sanksi perpajakan dan dapat dikenai tindakan berdasarkan regulasi sistem elektronik.

Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperluas basis pajak di sektor digital yang terus berkembang. 

Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, aturan ini juga diharapkan mendorong pelaku UMKM online agar semakin patuh terhadap ketentuan perpajakan nasional.

Editor : Abriandi