PT BJP Dorong Percepatan Penyelesaian Kewajiban Keuangan Proyek Karamba

BALIKPAPAN. iNewsBalikpapan.id - PT BJP, sebuah perusahaan kontraktor nasional, menyampaikan permohonan dukungan dan perhatian dari pemerintah terkait proses penyelesaian administratif pembayaran senilai Rp9,2 miliar atas pekerjaan Central Process Facility (CPF) serta Camp Permanen pada Proyek Karamba di Kalimantan Timur.

Pembayaran tersebut saat ini masih dalam proses penuntasan bersama mitranya, PT HIS, yang merupakan bagian dari ekosistem operasional di bawah pengawasan SKK Migas.

Baca Juga

Pertamina Sanksi 160 SPBU di Kalimantan, Pelanggaran QR Code hingga BBM Subsidi Terungkap

Direktur PT BJP, Syahrul, menjelaskan bahwa seluruh penyelesaian operasional dan penyerahan fasilitas pendukung telah dilaksanakan.

"Tagihan atas pekerjaan Central Process Facility (CPF) dan Camp Permanen Proyek Karamba di Kalimantan Timur tersebut, duduga ditahan oleh perusahaan asing, yakni HBP ST/ PT HIS,," kata dia dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 29 Agustus 2026.

Pihaknya berharap proses penyesuaian kewajiban keuangan yang telah berjalan sejak akhir tahun lalu dapat segera menemui titik terang agar operasional bisnis dapat kembali berjalan optimal.

Baca Juga

Turnamen Padel PBPI Tier 1 Pertama di Balikpapan Digelar, Hadirkan Pemain Timnas Indonesia

Penundaan pencairan dana tersebut memicu keterbatasan arus kas yang berdampak pada beberapa pemenuhan kewajiban internal," kata dia, Sabtu 29 Agustus 2026.

Kondisi ini memengaruhi kelancaran penyetoran pajak ke negara yang diperkirakan sekitar Rp1,2 miliar, pemenuhan hak-hak tenaga kerja, serta penyelesaian kewajiban kepada para vendor lokal di daerah.

Menurut Syahrul, penyelesaian hak pembayaran ini sangat krusial bagi perusahaan agar dapat kembali menunaikan tanggung jawab perpajakan, menjaga kesejahteraan para pekerja, dan mendukung keberlanjutan usaha para mitra lokal yang terlibat dalam rantai pasok proyek.

Baca Juga

HUT ke-81 RI, YBM PLN dan PIKK Kaltimra Berbagi Sembako untuk Santri

Sebagai entitas bisnis yang memberdayakan sumber daya lokal, PT BJP berharap adanya pendampingan dan penanganan yang bijaksana dari pemangku kepentingan, termasuk Kementerian dsn lembaga terkait guna menjamin kepastian iklim usaha yang kondusif bagi penyedia jasa nasional.

Fasilitas CPF Proyek Karamba sendiri merupakan bagian penting dari kegiatan penyediaan energi nasional yang telah beroperasi secara komersial sejak pertengahan tahun 2026.

Sejalan dengan pencapaian operasional tersebut, PT BJP menyatakan keterbukaannya untuk melangsungkan proses verifikasi atau peninjauan dokumen bersama secara transparan guna mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.

Baca Juga

Korban Kasus Solar Rp20 Miliar Desak Pengadilan Tinggi Tolak Banding Handy Aliansyah

Melalui komunikasi ini, manajemen PT BJP mengapresiasi dialog yang telah berlangsung dan terus membuka diri untuk mencapai solusi musyawarah. Perusahaan berharap penyelesaian hak-hak administratif ini dapat segera dituntaskan dengan baik tanpa mengganggu keberlangsungan pasokan energi nasional.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar