Pertamina Rampingkan Anak Usaha, SP Mathilda Tegas Tolak PDSI Masuk Elnusa

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk menuai penolakan dari Serikat Pekerja Mathilda yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Serikat pekerja menilai rencana streamlining atau perampingan anak usaha Pertamina tersebut bukan sekadar urusan efisiensi. Mereka khawatir langkah itu justru membuka persoalan baru terkait kendali negara atas bisnis strategis pengeboran minyak dan gas bumi.

Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB Sugirianto mengatakan pekerja tidak menolak efisiensi maupun penyederhanaan struktur Pertamina. Menurutnya, pemangkasan fungsi yang tumpang tindih dan biaya yang tidak produktif memang diperlukan.

Namun, efisiensi dinilai tidak boleh mengorbankan kemampuan strategis Pertamina di sektor hulu migas.

"Saat ini kita dihadapkan pada rencana streamlining atau perampingan struktur anak usaha Pertamina. Salah satu yang sangat mencolok dan berbahaya adalah rencana penggabungan urat nadi hulu migas kita, yaitu PT PDSI ke dalam entitas perusahaan terbuka PT Elnusa Tbk," kata Sugirianto di Kantor SP Mathilda, Kawasan Panorama, Balikpapan, Senin (14/9/2026).

Pria yang akrab disapa Giri itu menegaskan, engineering, teknologi, dan drilling merupakan kemampuan inti yang menopang bisnis hulu migas Pertamina. Karena itu, kemampuan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari struktur perusahaan yang dapat dirampingkan.

"Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung. Jangan biarkan hitung-hitungan kertas merenggut kendali negara," tegasnya.

SP Mathilda Pertanyakan Siapa yang Pegang Kendali

Kekhawatiran terbesar SP Mathilda-FSPPB muncul ketika PDSI yang selama ini berada di lingkungan Pertamina direncanakan masuk ke perusahaan terbuka, Elnusa.

Menurut Giri, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa yang nantinya menentukan arah bisnis drilling dan kemampuan strategis tersebut.

"Pertanyaan kita sangat jelas: setelah dirampingkan, setelah dimasukkan ke perusahaan Tbk, siapa yang kelak memegang kendali? Siapa yang menentukan arah strategisnya kelak? Negara atau pemilik modal saham publik?" ujarnya.

SP Mathilda-FSPPB pun meminta rencana streamlining PDSI ke Elnusa dibatalkan. Mereka juga mendesak manajemen Pertamina memberikan batas yang jelas mengenai aset dan kemampuan operasional yang harus dipertahankan sebagai bagian dari kepentingan strategis negara.

Serikat pekerja mengusulkan empat tuntutan. Pertama, bisnis drilling dan kemampuan operasional PDSI harus ditetapkan sebagai aset strategis negara yang tidak boleh diubah kepemilikannya secara sembarangan.

Kedua, setiap aksi korporasi yang berpotensi mengurangi kendali negara atas aset strategis migas harus dibatalkan. Ketiga, manajemen Pertamina diminta transparan mengenai dampak peleburan PDSI terhadap kendali negara dalam jangka panjang.

Keempat, program streamlining harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi, bukan justru melemahkannya.

"PDSI harus tetap 100 persen Pertamina," tegas Giri.

Menurutnya, penyederhanaan struktur Pertamina tetap bisa dilakukan tanpa mengurangi kekuatan bisnis inti. Integrasi rantai bisnis energi dari sektor hulu hingga hilir juga harus dipertahankan.

"Pertamina harus menjadi perusahaan yang ramping strukturnya, kuat kemampuannya, terintegrasi rantai bisnisnya, dan berdaulat penuh di tangan negara," pungkasnya.

Editor: Mukmin Azis