JAKARTA, iNews.id – Hampir seluruh sektor usaha akan terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kenaikan harga BBM. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi menambah beban aktivitas logistik seluruh sektor usaha.
Wakil Ketua III Kadin, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari sisi penyesuaian atau penurunan daya beli masyarakat. Sehingga potensi pertumbuhan konsumsi akan melambat dalam jangka pendek.
“Kemudian masyarakat melakukan penyesuaian kembali terhadap pola konsumsi dan pengeluaran di semua komponen biaya kebutuhan sehari-hari dari efek kenaikan harga BBM ini,” ungkap Shinta, Minggu (4/9/2022)..
Kenaikan harga BBM dan bahan pangan yang terjadi pada saat yang bersamaan, tentu sulit menghindarkan dari dampak tersebut. Meski pemerintah telah berupaya meredam efek negatifnya dengan memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat.
Adapun 7 sektor usaha yang akan terpuruk karena kenaikan harga BBM, menurut Shinta yakni:
- jasa transportasi
- logistik
- jasa perjalanan
- pariwisata
- perikanan tangkap
- pertanian
- industri manufaktur
“Tetapi kami rasa yang paling terkena dampak adalah sektor perikanan tangkap, pertanian, dan industri manufaktur yang umumnya punya ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM dalam komponen biaya usahanya,” kata Shinta.
Sementara itu, sektor jasa seperti perbankan atau pendidikan, diperkirakan tidak terlalu banyak terpengaruh. Namun, kata Shinta, dalam situasi seperti saat ini pengusaha atau produsen juga tidak dapat langsung menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan proyeksi daya beli masyarakat dan kenaikan beban overheat setelah kenaikan harga BBM.
Dampak dari kenaikan harga BBM diprediksi akan terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan, sekaligus memantau kondisi inflasi akibat keputusan pemerintah ini.
“Perusahaan juga banyak yang perlu test the water baik untuk menahan kenaikan harga jual maupun untuk menaikkan harga jual untuk memastikan efeknya terhadap kinerja perusahaan dapat dimitigasi,” ujar Shinta.
Untuk mengantisipasi sentimen negatif dari kenaikan harga BBM, pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp2,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan.
Selain itu, menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Pemerintah daerah pun diminta untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek daring dan untuk nelayan.
Untuk nelayan yang sangat mengandalkan solar, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meminta Pertamina dalam memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan sebanyak 2,2 juta kiloliter.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
