Pembangunan perumahan yang layak, menurutnya, dianggap sebagai salah satu solusi konkret untuk mengurangi kemiskinan di provinsi ini.
Sejalan dengan komitmennya, Isran diketahui selama masa kepemimpinannya telah berhasil sebanyak 25.000 unit rumah layak huni telah dibangun. Capaian ini tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga melibatkan kontribusi sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Bukan hanya berdasarkan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten juga melalui pengusaha dengan dana CSR-nya," tambah Isran.
Di bawah kepemimpinan Isran Noor, Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di provinsi ini berhasil turun dari 6,54 persen menjadi 6,11 persen, yang mencerminkan dampak positif dari berbagai kebijakan pembangunan, termasuk program rumah layak huni.
Pada era Isran Noor juga terjadi peningkatan surplus perdagangan Kalimantan Timur yang melonjak dari Rp201 triliun pada 2018 menjadi Rp334 triliun. Peningkatan ini menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam peningkatan alokasi APBD dari Rp28 triliun menjadi Rp76 triliun.
Peningkatan anggaran ini memberikan pemerintah provinsi fleksibilitas lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor-sektor vital seperti infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
