JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dadakan pada Senin (8/9/2025). Menariknya, menteri yang dicopot dari jabatannya mayoritas merupakan warisan kabinet era Presiden Joko Widodo.
Tercatat ada lima menteri yang diganti Prabowo. Mereka adalah Menko Polkam Budi Gunawan; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo; Menteri Koperasi, Budi Arie, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding.
Empat nama pertama merupakan pejabat sejak era Presiden Jokowi. Budi Gunawan diketahui sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Sementara Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo masih menduduki jabatan yang sama. Belum diketahui pasti alasan Prabowo mendadak melakukan reshuffle kabinet.
Beredar kabar jika pergantian ini berkaitan dengan rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia yang berujung rusuh. Rumah menteri Sri Mulyani bahkan dijarah massa.
Hal ini kemudian memunculkan kabar jika Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai menteri keuangan.
Presiden Prabowo menegaskan jika reshuffle ini dilakukan untuk memperkuat kinerja kabinet dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat melantik 5 menteri dan satu kementerian yang baru dibentuk yakni Kementerian Haji dan Umroh.
Adapun lima menteri yang dilantik yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani; Mukhtaruddin sebagai Menteri P2MI;
Fery Juliantono sebagai Menkop serta Moch Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.
Sementara pelantikan Menpora pengganti Dito Ariotedjo dikabarkan ditunda. Meski telah melakukan reshuffle, namun menteri di kabinet Prabowo masih didominasi warisan Jokowi.
Setidaknya masih ada 13 nama dan menduduki sejumlah posisi strategis di antaranya Mendagri, Tito Karnavian; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri ESDM, Bahlil Lahadial, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan lainnya.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan jika reshuffle merupakan hak Prabowo sebagai Kepala Negara. Menurutnya, ada beberapa evaluasi yang dilakukan hingga akhirnya melakukan perubahan formasi di beberapa kementerian.
"Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham punya hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," tegasnya Senin (8/9/2025).
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
