BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk menuai penolakan dari Serikat Pekerja Mathilda yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Serikat pekerja menilai rencana streamlining atau perampingan anak usaha Pertamina tersebut bukan sekadar urusan efisiensi. Mereka khawatir langkah itu justru membuka persoalan baru terkait kendali negara atas bisnis strategis pengeboran minyak dan gas bumi.
Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB Sugirianto mengatakan pekerja tidak menolak efisiensi maupun penyederhanaan struktur Pertamina. Menurutnya, pemangkasan fungsi yang tumpang tindih dan biaya yang tidak produktif memang diperlukan.
Namun, efisiensi dinilai tidak boleh mengorbankan kemampuan strategis Pertamina di sektor hulu migas.
"Saat ini kita dihadapkan pada rencana streamlining atau perampingan struktur anak usaha Pertamina. Salah satu yang sangat mencolok dan berbahaya adalah rencana penggabungan urat nadi hulu migas kita, yaitu PT PDSI ke dalam entitas perusahaan terbuka PT Elnusa Tbk," kata Sugirianto di Kantor SP Mathilda, Kawasan Panorama, Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Pria yang akrab disapa Giri itu menegaskan, engineering, teknologi, dan drilling merupakan kemampuan inti yang menopang bisnis hulu migas Pertamina. Karena itu, kemampuan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari struktur perusahaan yang dapat dirampingkan.
"Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung. Jangan biarkan hitung-hitungan kertas merenggut kendali negara," tegasnya.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
