Sementara itu, pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Bukti pencabutan dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang.
Pihak Kemendikdasmen kemudian meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara karena objek sengketa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.
Kuasa hukum Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Jakarta terkait pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
"Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," sambungnya.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
