Peneliti Imparsial: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Jet Mirage 2000-5

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR turun tangan menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu tengah diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).

Baca Juga

Sahbirin Noor Tidak Melarikan Diri, Pengacara Bantah KPK Klaim Tidak Menjalankan Tugas

"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun dan melakukan investigasi," ucap Hussein kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini. 

Merujuk laporan investigasi Microsoft Network Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat usang itu.

Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar US$ 66 juta per unit atau total US$ 792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$ 23 juta hingga US$ 35 juta.

Baca Juga

Sekjen PDIP Hasto Dipanggil KPK, Kasus Dugaan Korupsi di DJKA

"Kami sudah ingatkan jauh- jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker," ucap Hussein. 

Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan. 

"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.

Baca Juga

Dugaan Pungli Rutan KPK, 191 Orang Diperiksa

Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.

Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.

"Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein. 

Editor : Mukmin Azis