Mantan Kadistamben Kukar Kembali jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Lahan Kemenakertrans

SAMARINDA, iNewsBalikpapan.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial AS dalam kasus tambang ilegal di lahan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rabu (15/4/2026) malam.

AS diketahui merupakan mantan kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kutai Kartanegara tahun 2010 sampai 2011. Tersangka langsung ditahan dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda.

Baca Juga

Rugikan Negara Rp6,8 Triliun, Tujuh Terdakwa Tambang Ilegal di Kutai Kartanegara Segera Diadili

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltim, Tony Yuswanto menjelaskan, AS diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan negara terkait pemanfaatan barang milik negara pada  dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group.

"Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan memperoleh dua alat bukti yang cukup terkait keterlibatan tersangka dalam kasus tambang ilegal," jelasnya.

Tony mengatakan, tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Samarinda dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyelidikan kasus. Menurutnya, AS ditahan karena terancam hukuman pidana lebih dari lima tahun.

Baca Juga

Kejati Kaltim Tahan ASN Kementerian ESDM, Diduga Terlibat Penjualan Batu Bara Ilegal

"Selain itu, ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana," ujarnya.

Dalam kasus ini, AS dijerat pasal berlapis. Dia disangkakan melanggar primair Pasal 603 KUHP jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 604 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penahanan AS ini menambah panjang daftar tersangka dalam kasus ini. Dua eks Kadistamben Kukar yakni BH dan ADR sudah lebih dulu ditahan Kejati sejak Kamis  (19/2/2026).

Baca Juga

Kejati Kaltim Terima Pengembalian Dana Rp57 Miliar dalam Kasus Tambang Ilegal di Tenggarong Seberang

Sejauh ini, Kejati Kaltim sudah menahan tujuh orang tersangka dan penyidik Pidus masih terys melakukan pengembangan.

Kasus ini bermula ketika PT JMB, PT ABE dan PT KRA melakukan penambangan secara di atas lahan HPL No 01 milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedianya, lahan tersebut merupakan lokasi transmigrasi berupa perumahan serta lahan pertanian di Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman, Desa Suka Maju, Desa Bukit Pariaman dan Desa Separi di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Baca Juga

Korupsi Tambang Ilegal di Lahan Transmigrasi, Kejati Kaltim Sita Uang Rp214 Miliar serta Mobil Mewah

Akibat penambangan batu bara ilegal tersebut, program transmigrasi di wilayah tersebut tidak tercapai. Selain itu, para pelaku juga diduga menjual batu bara hasil penambangan secara ilegal.

Akibat ulah para pelaku, terjadi kerusakan lingkungan di kawasan tersebut dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp500 miliar.

Editor: Abriandi