TikTok Nonaktifkan 1,7 Juta Akun Anak, Jadi Platform Pertama Taat PP Tunas

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – TikTok menjadi platform pertama yang secara terbuka melaporkan langkah konkret terkait kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut TikTok tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan data nyata dalam penindakan akun pengguna.

Baca Juga

Pembatasan Resmi Berlaku Hari Ini, Roblox ternyata Masih Bisa Diakses Anak-Anak

Sejak 28 Maret 2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun anak berusia di bawah 16 tahun.
“TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan angka penonaktifan dan menunjukkan bahwa komitmen dibarengi langkah nyata secara transparan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding laporan sebelumnya pada 10 April yang masih berada di kisaran 780 ribu akun.

Selain penertiban akun anak, pemerintah juga menyoroti upaya platform dalam menangani kejahatan digital, termasuk praktik judi online. Seluruh platform diminta memperketat pengawasan aktivitas pengguna.

Baca Juga

Anak-Anak Resmi Dilarang Punya Akun Medos TikTok dan Roblox Cs, Berlaku Akhir Bulan Ini

Dalam proses penertiban, pemerintah mengakui sempat terjadi kendala. Sejumlah akun dewasa turut terdampak saat penindakan dilakukan.

“Kalau ada akun yang tidak sengaja ternonaktifkan, bisa dilaporkan untuk normalisasi dan akan diproses cepat,” katanya.

Meutya menegaskan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk TikTok. Semua platform digital yang beroperasi di Indonesia diminta menunjukkan komitmen serupa dengan implementasi yang nyata.

Baca Juga

Live TikTok Dimatikan, Netizen: Kek Mana Kami Jualan!

Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengingatkan seluruh platform untuk segera melakukan self assessment terkait kepatuhan terhadap aturan tersebut, dengan tenggat waktu hingga 6 Juni 2026.

“Silakan segera disampaikan agar tidak menumpuk di akhir dan bisa segera kami evaluasi,” ujarnya.

Editor : Mukmin Azis