Mendagri Tito Ungkap Strategi BNPP RI untuk Penguatan Perbatasan di Hadapan DPR

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memaparkan arah kebijakan dan penguatan program pengelolaan perbatasan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026. 

Pemaparan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, demi mendorong ekonomi berkelanjutan yang merata hingga ke beranda negara.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Larang Pejabat Daerah Pesta dan Flexing

Tito menjelaskan, untuk menyelaraskan program tersebut, BNPP mendukung tujuh klaster dan sebelas program kerja prioritas nasional di wilayah perbatasan.

 Langkah strategis yang disiapkan meliputi optimalisasi operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), perbaikan rumah tidak layak huni di 34 kabupaten/kota, pembangunan pusat pelayanan gizi di PLBN, pemberdayaan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan bergerak, serta percepatan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Guna menjalankan seluruh rencana tersebut, BNPP mendapatkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp213,92 miliar. 

Baca Juga

Terapkan SPM 6 Pelayanan Dasar, Kaltim Raih Penghargaan dari Kemendagri

Jumlah ini mengalami penurunan dibanding anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp469,6 miliar, di mana sebagian besar alokasi baru tersebut habis untuk belanja pegawai dan pemeliharaan rutin PLBN, sehingga anggaran nonoperasional menjadi sangat terbatas.

Mengingat keterbatasan tersebut, BNPP RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp231,54 miliar. 

Tambahan ini rencananya akan digunakan untuk mendanai program prioritas nasional, mempercepat pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, menyelesaikan batas negara darat dan laut, merenovasi PLBN yang sudah berusia di atas delapan tahun, serta memperkuat sarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan.

Baca Juga

Papua Barat Daya Diresmikan Mendagri Tito Karnavian, Provinsi ke-6 di Tanah Papua

" Jika usulan ini disetujui, total anggaran BNPP 2027 akan menjadi Rp445,47 miliar, yang diharapkan mampu mendongkrak efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu," kata dia.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar