DPR Ketok Palu UU Pelindungan Ketenagakerjaan, 313 Pasal Siap Lindungi Pekerja

Tindak Lanjut Putusan MK

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyatakan pemerintah memandang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki arti penting, terutama untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hukum sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-21/2023.

Baca Juga

DPR Usul Akun Medsos Dibatasi, Satu Orang 1 Akun

"Pemerintah berpandangan bahwa RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat pelindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha," ujar Yassierli.

Menurut dia, regulasi tersebut menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian, termasuk keseimbangan antara hak, kewajiban, serta kepentingan para pihak dalam hubungan industrial.

Tak hanya mengatur hak dan perlindungan pekerja, UU tersebut juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Baca Juga

Pemindahan Ibu Kota ke IKN Tergantung Kesiapan Anggaran, DPR Minta Pemerintah Tegas

"Di sisi lain, RUU ini juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan agar lebih efektif, profesional, proporsional, dan memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha," katanya.

Editor: Mukmin Azis