Pemerintah Kota menjadi bagian dari pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pemerintah pusat akan terus dikawal. Namun Wali Kota yang dipilih rakyat memegang amanat dan mandat dari rakyat. Sehingga aspirasi 98 wali kota, jika berkaca ke belakang ada banyak catatan.
"Kita tentu siap mengawal program prioritas pemerintah. Pertama terkait persoalan honorer yang harus selesai. Lalu banyak persoalan lainnya yang harus kita kawal. Tentu kita tidak mau pemerintah pusat menutup mata terhadap berbagai catatan yang ada di lapangan," ungkapnya.
Ia pun mengajak para anggota Apeksi menyuarakan kepada pemerintah pusat, memasuki tahun politik ini, agar tetap konsisten dan membumikan gagasan presiden dalam aturan-aturan teknis. Ia berharap seluruh pihak di pusat tetap mendukung dan konsentrasi agar tak berdampak ke daerah.
"Ini karena kami mengemban amanat rakyat. Warga tentu mengharapkan agar yang terbaik bagi mereka bisa dipenuhi kita semua," kata Bima.
Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Mendagri, Togap Simangunsong; Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor; Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto; Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam; serta para Wali Kota anggota Apeksi.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
