BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id - Fenomena dinasti politik yang terjadi di Pilgub Kaltim 2024 menjadi sorotan tajam. Majunya Rudi Mas’ud bersama sejumlah anggota keluarganya dalam kontestasi politik di daerah tersebut dinilai mengancam kesehatan demokrasi di Kaltim.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini di Pilkada Kaltim. Dia menyebut efek negatif dari dinasti politik.
Menurut Neni Nurhayati politik dinasti mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan publik. Hal ini akan berdampak buruk pada kualitas pemerintahan dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Rudi dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim. Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena hubungan keluarga," ujar Neni.
“Dinasti politik bisa membuat daerah menjadi tak maju dan berkembang. Daerah akan dikelola tidak profesional,” kata dia secara tegas.
Neni menyebut politik dinasti basis utamanya yakni mengutamakan kepentingan pribadi. Saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya. Selain itu juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sikap menguntungkan kelompok misalnya dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu.
“Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta. Ujung dari semuanya pembangunan jadi tidak maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
“Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti,” ucap dia
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
