Kejati Kaltim Tetapkan Dua Tersangka Baru Tambang Ilegal Lahan Kemenakertrans, Langsung Ditahan

SAMARINDA, iNewsBalikpapan.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim kembali menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penambangan ilegal di lahan milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Dua tersangka yakni DA dan GT selaku direktur dan direktur utama PT Jembayan Muarabara, PT Kemilau Rindang Abadi dan PT Arzara Barando Energitama yang melakukan penambangan di areal tersebut.

Baca Juga

Kejati Geledah Kantor Dinas ESDM Kaltim Terkait Korupsi Tambang, Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (26/2/2026) malam dan langsung ditahan. DA serta GT dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Samarinda untuk ditahan 20 hari kedepan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

"Dua tersangka baru dari pihak swasta kembali ditahan atas dugaan melakukan penambangan di atas lahan HPL milik Kemenakertrans," kata Kasi Penyidikan (Kasidik) Aspidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo dalam keterangannya dikutip Jumat (27/2/2026).

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keduanya melakukan penyalahgunakan kewenangan sehingga PT JMB, PT ABE dan PT KRA bisa melakukan penambangan secara di atas lahan HPL No 01 milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Baca Juga

Tambang Ilegal di Lahan Kemenakertrans, Kejati Kaltim Tahan 2 Eks Kadistamben Kukar dan Dirut PT JM

Sedianya, lahan tersebut merupakan lokasi transmigrasi berupa perumahan serta lahan pertanian di Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman, Desa Suka Maju, Desa Bukit Pariaman dan Desa Separi di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Akibat penambangan batu bara ilegal tersebut, program transmigrasi di wilayah tersebut tidak tercapai. Selain itu, para pelaku juga diduga menjual batu bara hasil penambangan secara ilegal.

Akibat ulah para pelaku, terjadi kerusakan lingkungan di kawasan tersebut dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp500 miliar.

Baca Juga

Bareskrim Tangkap Bos Tambang Ilegal di Bukit Soeharto, 214 Kontainer Batu Bara Disita

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DA dan GT disangkakan Primair pasal 603 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Abriandi