Pertamina Rampingkan Anak Usaha, SP Mathilda Tegas Tolak PDSI Masuk Elnusa

SP Mathilda Pertanyakan Siapa yang Pegang Kendali

Kekhawatiran terbesar SP Mathilda-FSPPB muncul ketika PDSI yang selama ini berada di lingkungan Pertamina direncanakan masuk ke perusahaan terbuka, Elnusa.

Menurut Giri, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa yang nantinya menentukan arah bisnis drilling dan kemampuan strategis tersebut.

"Pertanyaan kita sangat jelas: setelah dirampingkan, setelah dimasukkan ke perusahaan Tbk, siapa yang kelak memegang kendali? Siapa yang menentukan arah strategisnya kelak? Negara atau pemilik modal saham publik?" ujarnya.

SP Mathilda-FSPPB pun meminta rencana streamlining PDSI ke Elnusa dibatalkan. Mereka juga mendesak manajemen Pertamina memberikan batas yang jelas mengenai aset dan kemampuan operasional yang harus dipertahankan sebagai bagian dari kepentingan strategis negara.

Serikat pekerja mengusulkan empat tuntutan. Pertama, bisnis drilling dan kemampuan operasional PDSI harus ditetapkan sebagai aset strategis negara yang tidak boleh diubah kepemilikannya secara sembarangan.

Kedua, setiap aksi korporasi yang berpotensi mengurangi kendali negara atas aset strategis migas harus dibatalkan. Ketiga, manajemen Pertamina diminta transparan mengenai dampak peleburan PDSI terhadap kendali negara dalam jangka panjang.

Keempat, program streamlining harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi, bukan justru melemahkannya.

"PDSI harus tetap 100 persen Pertamina," tegas Giri.

Menurutnya, penyederhanaan struktur Pertamina tetap bisa dilakukan tanpa mengurangi kekuatan bisnis inti. Integrasi rantai bisnis energi dari sektor hulu hingga hilir juga harus dipertahankan.

"Pertamina harus menjadi perusahaan yang ramping strukturnya, kuat kemampuannya, terintegrasi rantai bisnisnya, dan berdaulat penuh di tangan negara," pungkasnya.

Editor: Mukmin Azis