Situasi HAM di Indonesia sempat disinggung Ganjar saat jadi pembicara dalam dialog terbuka bertajuk "Muhammadiyah Bersama Capres-Cawapres" di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (23/11) lalu. Ganjar menyebut rapor kinerja pemerintah dalam menegakkan HAM masih merah.
"Skornya 6,2 dari 10. Kita perlu memperkuat lembaga HAM. Yang ini (soal HAM) Pak Mahfud nanti bercerita jauh lebih banyak lagi karena mengalami, melihat, merasakan, bertindak," kata Ganjar.
Dalam dokumen visi-misi mereka, Ganjar-Mahfud menegaskan komitmen untuk menghormati dan melindungi HAM semua kelompok masyarakat. Upaya itu bakal diiringi dengan penyesuaian regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kasus-kasus pelanggaran HAM juga bakal diupayakan untuk dituntaskan secara berkeadilan.
Menurut Ganjar, HAM tidak ekslusif pada kasus-kasus kekerasan, kriminalisasi, dan pelanggaran kebebasan berpendapat saja. Ada banyak aspek dalam HAM yang kerap luput diperhatikan pemerintah saat ini.
“Inklusivitas kita seringkali kita lupakan. Disabilitas, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), jaminan sosial kesehatan, mental health anak muda. Ini salah satu HAM yang kita bidik,“ ujar Ganjar.
Di bidang HAM, Ganjar sendiri tergolong punya rekam jejak yang mumpuni. Saat jadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar rutin menerima penghargaan di bidang HAM. Pada 2022, misalnya, KemenkumHAM menganugerahkan gelar kota/kabupaten peduli HAM untuk 35 kabupaten dan kota di Jateng.
Ganjar juga piawai dalam merawat toleransi antarumat beragama di provinsi yang ia pimpin. Kota-kota di Jateng rutin masuk ke dalam jajaran kota paling toleran di Indonesia versi Setara Institute, semisal Kota Salatiga, Surakarta, Semarang, dan Magelang.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
