Elpiji 3 Kg Langka di Balikpapan, Begini Penjelasan Wali Kota

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengambil sejumlah langkah untuk menyikapi masalah kelangkaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.

Menurut Rahmad, pihaknya telah melakukan Sidak (Inspeksi mendadak) ke beberapa pangkalan untuk memastikan ketersediaan stok. 

Baca Juga

Antisipasi Sulit Dapat Elpiji 3 Kg di Balikpapan, Pertamina Gelar Operasi Pasar

"Kita sudah mengambil beberapa langkah untuk melakukan sidak ke pangkalan, tapi tentunya stok yang diberikan kepada kota Balikpapan itu sesuai dengan kuota yang diberikan," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (7/7/2023).

Rahmad mengungkapkan, memang dalam sepekan terakhir, setelah dipelajari ditemukan ada sedikit kelangkaan, waktu hari libur bersama Idul Adha. 

Pada saat jadwal libur bersama, ternyata pihak Pertamina itu menyetok penyuplaian di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Mungkin hal itulah yang sebagai salah satu penyebab masalah kelangkaan di kota Balikpapan.

Baca Juga

Beli Gas Elpiji 3 Kg Wajib Bawa KTP Mulai 1 Januari 2024, Begini Penjelasannya

Dirinya berharap kepada pihak Pertamina di hari-hari libur itu, tidak boleh ada penyetopan supply pendistribusian semua elpiji ke masyarakat. Sehingga ketersediaan stok elpiji dapat terjaga. 

"Insya Allah mudah-mudahan komunikasi kita ini berjalan karena ada aturan Pertamina membuat juga aturan bahwa pendistribusian ketika hari libur itu stop juga nah hal itu tidak boleh. Hal ini tentunya juga akan menyebabkan kelangkaan seperti kemarin karena pemakaiannya di masyarakat juga akan dirapel," ucapnya.

Selain itu, Rahmad menyampaikan, dari laporan masyarakat yang diterimanya melalui pesan WhatsApp diduga ada aksi borong elpiji, dan hal ini perlu ditindak tegas. Karena tindakan tersebut merugikan masyarakat.

Baca Juga

Bijak Gunakan BBM, Warga Mampu di Kaltim Diimbau Gunakan Elpiji Nonsubsidi

"Sekarang kita lakukan langkah-langkah kita minta juga ke pangkalan yang Saya dengar beberapa WA dari masyarakat itu ada yang bohong. Kita minta itu juga di tindak tegas.Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian kalau memang itu tidak pidana tolong ditegakkan, karena itu tidak boleh dan harus ditindak secara hukum. Karena yang dirugikan itu adalah masyarakat," ucapnya.

"Dan yang perlu kami sampaikan di sini adalah apapun bentuknya itu pasti larinya ke pemerintah, walaupun pemerintah ini bukan yang melakukan penyaluran gas melon ini, tentunya kita hanya mengatur agar warga masyarakat ini ada merasakan ketidakadilan yang susah mendapatkan gas melon," ungkapnya.

Dirinya berpesan, penyaluran elpiji kilogram ini sebenar dikhususkan kepada masyarakat ekonomi ke bawah termasuk para pedagang yang ke bawah sehingga diminta kepada beberapa pihak seperti restoran, termasuk orang yang mampu harus tahu diri dalam menggunakan elpiji bersubsidi.

Editor : Mukmin Azis