Pengamat: Dinasti Politik Ancam Kualitas Demokrasi di Kaltim

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id - Neni Nurhayati dari  Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) mengkritik keras fenomena dinasti politik dalam Pilgub Kaltim 2024

Menurutnya, praktik ini erat kaitannya dengan KKN dan dapat merusak kualitas demokrasi. Neni menekankan pentingnya masyarakat untuk cerdas memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen melayani publik.

Baca Juga

Aliansi Mahasiswa Balikpapan Tolak Money Politic di Pilgub Kaltim 2024

Majunya  Rudi Mas'ud yang dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

"Karena dinasti politik pastinya mengutamakan kelompoknya sendiri. Disini akan muncul KKN," tegasnya dalam keterangan tertulis diterima pada Senin, 7 Oktober 2024.

Baca Juga

Dinasti Politik Kaltim Membuat Individu Berkapasitas di Pemerintah Tersisihkan

Sikap menguntungkan kelompok, kata dia, misal dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Ujungnya untuk memperkaya diri sendiri.

"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," kata dia menambahkan.

Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri. "Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta