PT BJP Dorong Percepatan Penyelesaian Kewajiban Keuangan Proyek Karamba

Baca Juga

Korban Kasus Solar Rp20 Miliar Desak Pengadilan Tinggi Tolak Banding Handy Aliansyah

Sebagai entitas bisnis yang memberdayakan sumber daya lokal, PT BJP berharap adanya pendampingan dan penanganan yang bijaksana dari pemangku kepentingan, termasuk Kementerian dsn lembaga terkait guna menjamin kepastian iklim usaha yang kondusif bagi penyedia jasa nasional.

Fasilitas CPF Proyek Karamba sendiri merupakan bagian penting dari kegiatan penyediaan energi nasional yang telah beroperasi secara komersial sejak pertengahan tahun 2026.

Sejalan dengan pencapaian operasional tersebut, PT BJP menyatakan keterbukaannya untuk melangsungkan proses verifikasi atau peninjauan dokumen bersama secara transparan guna mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.

Baca Juga

Kebakaran di Belakang Rumah Jabatan Wawali Balikpapan, Tiga Rumah Hangus Terbakar

Melalui komunikasi ini, manajemen PT BJP mengapresiasi dialog yang telah berlangsung dan terus membuka diri untuk mencapai solusi musyawarah. Perusahaan berharap penyelesaian hak-hak administratif ini dapat segera dituntaskan dengan baik tanpa mengganggu keberlangsungan pasokan energi nasional.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar