Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Kena Stroke, Irjen Slamet Uliandi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Tak Ditahan
Advertisement . Scroll to see content

Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 19:32 WIB
  • author Putera Negara Batubara
Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Riyan Rizki Roshali)

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan kegiatan akses ilegal terhadap sistem milik Polri. Kegiatan tersebut diduga digunakan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur dan tidak profesional.

Sidang KKEP digelar secara tertutup. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.

Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga terlibat dalam peristiwa yang berlangsung pada periode 2025–2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Dalam perkembangan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Sebelumnya, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Editor: Mukmin Azis

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut