Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.
"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.
Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.
Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.
"Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein.
Editor : Mukmin Azis
Artikel Terkait
